Lompat ke isi utama
Bawaslu Bondowoso Sebut Perusakan Kantor PPS Tegaljati Bukan Pidana Pemilu
Foto
humas
Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengikuti kegiatan Kick Off Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan terpusat di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kegiatan diikuti oleh peserta PPPK dari tingkat provinsi maupu
Foto
humas
Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengikuti kegiatan Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring (Zoom) di Aula Pengawasan Lantai Dasar Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada Senin, 22 Juni 2026.
Foto
humas
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso Laksnakan apel rutin di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Jalan Santawi No. 9A, Senin pagi. Kegiatan diikuti oleh seluruh staf sekretariat sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan dan koordinasi kerja.(22/06/26)
Foto
humas
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Ismaili, menjadi moderator dalam kegiatan Diskusi Kamis Manis Vol. 3 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis.
Foto
humas
Bawaslu Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan senam bersama di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Jalan Santawi No. 9A, Kamis (18/6/2026).

 

Konfrensi Pers Bawaslu Bondowoso Terhadap Media

bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso menetapkan kasus perusakan kantor sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin bukan pidana pemilu.

Hal ini disampaikan Bawaslu Bondowoso dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (2/1/2024) sore.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina mengaku sudah meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (1/1/2024) siang, beberapa jam setelah perusakan dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

"Kami bersama PJ Bupati Bondowoso, KPU dan muspika sudah turun ke lokasi dan meninjau perkara tersebut," ungkap Nani.

Kemudian, Bawaslu mengkaji kasus tersebut bersama pihak kepolisian. Kedua instansi ini bersama kejaksaan dan pengadilan masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

"Bawaslu menetapkan bahwa kejadian itu bukan masuk pada tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menyerahkan pada pihak berwajib," tegas Nani.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bondowoso, Ismaili menjelaskan alasannya.

"Kami tidak menemukan cantolan pasal pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, terkait perusakan gedung atau sarpras sebagai pidana pemilu," terang Ismaili.

Ismaili menyatakan, pintu masuk ke pidana pemilu bisa dilakukan bisa terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atau tempat kampanye.

"Jika pengrusakan APK atau tempat kampanye, baru jadi pintu masuk ke pidana pemilu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan advokasi hukum atas insiden perusakan kantor PPS tersebut.

"Jadi kasus ini ditangani pihak berwajib. Kami berharap ada kepastian hukum dan hukum benar-benar adil bagi masyarakat," paparnya.

Mengenai dugaan perusakan sebagai aksi protes terhadap 'kecurangan' rekrutmen KPPS, Bawaslu juga merespon.

"Sejak awal mulai dari proses pengumuman rekrutmen KPPS, kami melakukan waskat (pengawasan melekat). Dari penelusuran sejauh ini, tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik dari PPS Tegaljati," bebernya.

Namun demikian, sampai ada tindakan anarkis, maka Bawaslu juga akan mendalami kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman untuk memastikan rekrutmen KPPS sesuai SOP," tandasnya.