Lompat ke isi utama
Bawaslu Bondowoso Sebut Perusakan Kantor PPS Tegaljati Bukan Pidana Pemilu
humas
bawaslubondowoso, Bawaslu Kabupaten Bondowoso rayakan ulang tahun yang ke empat tahun menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota/Kabupaten, tepatnya pada 15 Agustus 2018 silam, setelah sebelumnya bernama Panwaslu, diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja pengawasan dan pen
humas
bawaslubondowoso, Sejak 1 Agustus lalu, pendaftaran dan verifikasi partai politik dimulai, untuk itu Bawaslu Bondowoso terus berupaya melakukan koordinasi baik melalui surat imbauan, atau datang  langsung kepada KPU.Pagi ini juga kita mengumpulkan Partai Politik sebagai bent
humas
bawaslubondowoso, Bawaslu Kabupaten Bondowoso kedatangan salah satu pengurus Partai Politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
humas
bawaslubondowoso, Badan pengawas Pemilu Bondowoso (Bawaslu Bondowoso ) menggelar kegiatan koordinasi menghadapi Pemilu 2024, Kamis 11 Agustus 2022.
humas
bawaslubondowoso, Senin 1 Agustus 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Bondowoso (Bawaslu Bondowoso), Provinsi Jawa Timur mengawal proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 Secara tidak langsung / Online.

 

Konfrensi Pers Bawaslu Bondowoso Terhadap Media

bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso menetapkan kasus perusakan kantor sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin bukan pidana pemilu.

Hal ini disampaikan Bawaslu Bondowoso dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (2/1/2024) sore.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina mengaku sudah meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (1/1/2024) siang, beberapa jam setelah perusakan dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

"Kami bersama PJ Bupati Bondowoso, KPU dan muspika sudah turun ke lokasi dan meninjau perkara tersebut," ungkap Nani.

Kemudian, Bawaslu mengkaji kasus tersebut bersama pihak kepolisian. Kedua instansi ini bersama kejaksaan dan pengadilan masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

"Bawaslu menetapkan bahwa kejadian itu bukan masuk pada tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menyerahkan pada pihak berwajib," tegas Nani.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bondowoso, Ismaili menjelaskan alasannya.

"Kami tidak menemukan cantolan pasal pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, terkait perusakan gedung atau sarpras sebagai pidana pemilu," terang Ismaili.

Ismaili menyatakan, pintu masuk ke pidana pemilu bisa dilakukan bisa terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atau tempat kampanye.

"Jika pengrusakan APK atau tempat kampanye, baru jadi pintu masuk ke pidana pemilu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan advokasi hukum atas insiden perusakan kantor PPS tersebut.

"Jadi kasus ini ditangani pihak berwajib. Kami berharap ada kepastian hukum dan hukum benar-benar adil bagi masyarakat," paparnya.

Mengenai dugaan perusakan sebagai aksi protes terhadap 'kecurangan' rekrutmen KPPS, Bawaslu juga merespon.

"Sejak awal mulai dari proses pengumuman rekrutmen KPPS, kami melakukan waskat (pengawasan melekat). Dari penelusuran sejauh ini, tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik dari PPS Tegaljati," bebernya.

Namun demikian, sampai ada tindakan anarkis, maka Bawaslu juga akan mendalami kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman untuk memastikan rekrutmen KPPS sesuai SOP," tandasnya.