Lompat ke isi utama
Bawaslu Bondowoso Sebut Perusakan Kantor PPS Tegaljati Bukan Pidana Pemilu
Istimewa
humas
bondowoso.bawaslu.go.id - Bondowoso pada Selasa 9/7/2024 melakukan Uji Petik Coklit di Desa Sumberanyar, Kecamatan Jambesari Darussolah. Ketua Bawaslu Nani Agustina dan Kordiv P2H Sholikhul Huda melakukan Uji petik di Dusun Karanganyar, Desa Sumberanyar.
Foto Istimewa
humas
bondowoso.bawaslu.go.id-Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan uji petik dengan memeriksa dan mengaudit  DP4 dalam lingkup Pemerintahan paling kecil di masing-masing Wilayah  kerja Kabupaten Bondowoso.
Foto
humas
bawaslubondowoso, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Supervisi ke Bawaslu kabupaten Bondowoso dalam rangka mengawasi Tahapan Pencoklitan pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang terus berjalan. 3/7/2024 (Rabu)
Foto waktu launching
humas
bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso membuka posko kawal hak pilih, Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

 

Konfrensi Pers Bawaslu Bondowoso Terhadap Media

bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso menetapkan kasus perusakan kantor sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin bukan pidana pemilu.

Hal ini disampaikan Bawaslu Bondowoso dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (2/1/2024) sore.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina mengaku sudah meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (1/1/2024) siang, beberapa jam setelah perusakan dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

"Kami bersama PJ Bupati Bondowoso, KPU dan muspika sudah turun ke lokasi dan meninjau perkara tersebut," ungkap Nani.

Kemudian, Bawaslu mengkaji kasus tersebut bersama pihak kepolisian. Kedua instansi ini bersama kejaksaan dan pengadilan masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

"Bawaslu menetapkan bahwa kejadian itu bukan masuk pada tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menyerahkan pada pihak berwajib," tegas Nani.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bondowoso, Ismaili menjelaskan alasannya.

"Kami tidak menemukan cantolan pasal pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, terkait perusakan gedung atau sarpras sebagai pidana pemilu," terang Ismaili.

Ismaili menyatakan, pintu masuk ke pidana pemilu bisa dilakukan bisa terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atau tempat kampanye.

"Jika pengrusakan APK atau tempat kampanye, baru jadi pintu masuk ke pidana pemilu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan advokasi hukum atas insiden perusakan kantor PPS tersebut.

"Jadi kasus ini ditangani pihak berwajib. Kami berharap ada kepastian hukum dan hukum benar-benar adil bagi masyarakat," paparnya.

Mengenai dugaan perusakan sebagai aksi protes terhadap 'kecurangan' rekrutmen KPPS, Bawaslu juga merespon.

"Sejak awal mulai dari proses pengumuman rekrutmen KPPS, kami melakukan waskat (pengawasan melekat). Dari penelusuran sejauh ini, tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik dari PPS Tegaljati," bebernya.

Namun demikian, sampai ada tindakan anarkis, maka Bawaslu juga akan mendalami kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman untuk memastikan rekrutmen KPPS sesuai SOP," tandasnya.