Lompat ke isi utama
Bawaslu Bondowoso Sebut Perusakan Kantor PPS Tegaljati Bukan Pidana Pemilu
Apel Pagi
humas
bondowoso.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso mengadakan apel pagi di halaman kantor Bawaslu Bondowoso. Apel ini dihadiri oleh seluruh staf Bawaslu yang bertujuan untuk mempererat silaturrahmi dan memperkuat komitmen kerja.
Foto
humas
bawaslubondowoso.go.id - Dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar acara penting yang bertajuk "Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024 dan Instrumen Pengawasan Pemilihan 2024".
Humas Bali
humas
bawaslu.bondowoso.go.id- Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja menyatakan Dalam sambutannya  pada Rapat Kerja Teknis Pengelola Kehumasan Bawaslu Pasca pemilu 2024 Gelombang II di Bali, Rabu (24/07/2024).
Zoom
humas
bawaslu.bondowoso- Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengitu Zoom Meeting Monev Ketebukaan Informasi Publik yang di adakan oleh KI jawa timur pada Selasa 24 Juli 2024.
Foto
humas
bawaslubondowoso, Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengadakan rapat koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten guna meningkatkan kualitas SDM dalam mempersiapkan pemilihan 2024. 23/07/2024.

 

Konfrensi Pers Bawaslu Bondowoso Terhadap Media

bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso menetapkan kasus perusakan kantor sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin bukan pidana pemilu.

Hal ini disampaikan Bawaslu Bondowoso dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (2/1/2024) sore.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina mengaku sudah meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (1/1/2024) siang, beberapa jam setelah perusakan dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

"Kami bersama PJ Bupati Bondowoso, KPU dan muspika sudah turun ke lokasi dan meninjau perkara tersebut," ungkap Nani.

Kemudian, Bawaslu mengkaji kasus tersebut bersama pihak kepolisian. Kedua instansi ini bersama kejaksaan dan pengadilan masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

"Bawaslu menetapkan bahwa kejadian itu bukan masuk pada tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menyerahkan pada pihak berwajib," tegas Nani.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bondowoso, Ismaili menjelaskan alasannya.

"Kami tidak menemukan cantolan pasal pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, terkait perusakan gedung atau sarpras sebagai pidana pemilu," terang Ismaili.

Ismaili menyatakan, pintu masuk ke pidana pemilu bisa dilakukan bisa terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atau tempat kampanye.

"Jika pengrusakan APK atau tempat kampanye, baru jadi pintu masuk ke pidana pemilu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan advokasi hukum atas insiden perusakan kantor PPS tersebut.

"Jadi kasus ini ditangani pihak berwajib. Kami berharap ada kepastian hukum dan hukum benar-benar adil bagi masyarakat," paparnya.

Mengenai dugaan perusakan sebagai aksi protes terhadap 'kecurangan' rekrutmen KPPS, Bawaslu juga merespon.

"Sejak awal mulai dari proses pengumuman rekrutmen KPPS, kami melakukan waskat (pengawasan melekat). Dari penelusuran sejauh ini, tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik dari PPS Tegaljati," bebernya.

Namun demikian, sampai ada tindakan anarkis, maka Bawaslu juga akan mendalami kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman untuk memastikan rekrutmen KPPS sesuai SOP," tandasnya.