Lompat ke isi utama
Bawaslu Bondowoso Sebut Perusakan Kantor PPS Tegaljati Bukan Pidana Pemilu
humas
bondowoso.bawaslu.go.id, Mengingat dalam situasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan BawasluBondowoso tetap menerapkan WFH (Work Form Home), apel pagi dilaksanakan melalui zoom meeting yang d
humas
bondowoso.bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menggelar Apel rutin yang digelar Via Zoom dengan tetap menjalankan Upacara resmi institusi negara pada umumnya.
humas
bondowoso.bawaslu.go.id, Dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bawaslu Kabupaten Bondowoso Bersama Lazismu melakukan penyemprotan disinfektan sterilisasi dan desinfektan di beberapa titik Kantor Bawaslu Bondowoso.
humas
bondowoso.bawaslu.go.id, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerima kunjungan kerja KPU Bondowoso di Aula Pengawasan Bawaslu Bondowoso lantai dasar, Kunjungan Kerja yang di kemas dengan tukar pendapat mengenai kehumasan yang menjadi pintu masuk di dua lembaga tersebut (22/06/2021).
humas
bondowoso.bawaslu.go.id, Pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso sampai saat ini masih sangat tinggi, hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Mukhlisin Noor, SH s

 

Konfrensi Pers Bawaslu Bondowoso Terhadap Media

bawaslubondowoso, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bondowoso menetapkan kasus perusakan kantor sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin bukan pidana pemilu.

Hal ini disampaikan Bawaslu Bondowoso dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (2/1/2024) sore.

Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina mengaku sudah meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (1/1/2024) siang, beberapa jam setelah perusakan dilakukan oleh oknum tidak dikenal.

"Kami bersama PJ Bupati Bondowoso, KPU dan muspika sudah turun ke lokasi dan meninjau perkara tersebut," ungkap Nani.

Kemudian, Bawaslu mengkaji kasus tersebut bersama pihak kepolisian. Kedua instansi ini bersama kejaksaan dan pengadilan masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

"Bawaslu menetapkan bahwa kejadian itu bukan masuk pada tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menyerahkan pada pihak berwajib," tegas Nani.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bondowoso, Ismaili menjelaskan alasannya.

"Kami tidak menemukan cantolan pasal pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023, terkait perusakan gedung atau sarpras sebagai pidana pemilu," terang Ismaili.

Ismaili menyatakan, pintu masuk ke pidana pemilu bisa dilakukan bisa terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) atau tempat kampanye.

"Jika pengrusakan APK atau tempat kampanye, baru jadi pintu masuk ke pidana pemilu," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bawaslu mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan advokasi hukum atas insiden perusakan kantor PPS tersebut.

"Jadi kasus ini ditangani pihak berwajib. Kami berharap ada kepastian hukum dan hukum benar-benar adil bagi masyarakat," paparnya.

Mengenai dugaan perusakan sebagai aksi protes terhadap 'kecurangan' rekrutmen KPPS, Bawaslu juga merespon.

"Sejak awal mulai dari proses pengumuman rekrutmen KPPS, kami melakukan waskat (pengawasan melekat). Dari penelusuran sejauh ini, tidak ditemukan pelanggaran administrasi dan kode etik dari PPS Tegaljati," bebernya.

Namun demikian, sampai ada tindakan anarkis, maka Bawaslu juga akan mendalami kasus tersebut.

"Kami akan melakukan pendalaman untuk memastikan rekrutmen KPPS sesuai SOP," tandasnya.