Bangun Kepercayaan Publik, Bawaslu Bondowoso Gelar Penguatan Kehumasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan Penguatan Kehumasan yang bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Jalan Santawi No. 94A, Bondowoso.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah insan pers dari berbagai organisasi profesi jurnalistik, di antaranya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kegiatan dipandu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sholikhul Huda. Dalam pemaparannya, Huda menekankan pentingnya penguatan strategi kehumasan guna meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh peran Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan informasi yang lebih efektif melalui berbagai platform komunikasi, baik media massa, media sosial, maupun website resmi lembaga.

"Kehumasan tidak hanya berbicara mengenai publikasi kegiatan seremonial, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik melalui informasi yang edukatif, humanis, dan mudah diakses masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Huda menjelaskan sejumlah indikator penguatan kehumasan, di antaranya peningkatan produktivitas publikasi, penyajian foto humanis, pembuatan video edukasi, serta pengembangan konten grafis yang mampu menyampaikan pesan pengawasan pemilu secara menarik dan informatif.

Ia juga mengulas teori komunikasi media seperti agenda setting dan framing yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Menurutnya, pengelolaan informasi yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Selain itu, Huda menegaskan bahwa website dan media center Bawaslu harus menjadi pusat informasi yang memuat profil lembaga, profil pejabat, agenda kegiatan, hasil pengawasan, serta berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dan media.

Pada sesi diskusi, peserta juga membahas peran tujuh aktor kunci dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, Bawaslu, masyarakat, media massa, pemantau pemilu, dan pemerintah. Seluruh unsur tersebut dinilai memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.