Perkuat Tata Kelola Keuangan, Bawaslu Bondowoso Gelar Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan
|
Bawaslu Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Aula Lantai Dasar Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekretariat, para Koordinator Divisi, Kepala Subbagian, bendahara, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sebagai narasumber, Bawaslu menghadirkan Bagian Keuangan KPU Kabupaten Bondowoso untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, secara resmi membuka kegiatan, Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa anggaran merupakan salah satu pilar utama yang menopang jalannya organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab bendahara maupun perencana, tetapi harus dipahami oleh seluruh jajaran.
"Setiap pelaksanaan kegiatan selalu berawal dari perencanaan dan anggaran yang telah disusun. Kegiatan harus menyesuaikan dengan anggaran, bukan sebaliknya. Karena itu seluruh pegawai perlu memahami tata kelola keuangan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Nani Agustina.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO), Moh. Hasyim, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Ia berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai administrasi keuangan sehingga setiap proses pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Sholikhul Huda, menyampaikan bahwa Bawaslu dan KPU merupakan dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Menurutnya, pengalaman dan sistem administrasi yang telah dibangun KPU dapat menjadi referensi bagi Bawaslu dalam memperkuat tata kelola administrasi di lingkungan lembaga.
"Kita memiliki amanah yang berbeda, KPU sebagai pelaksana tahapan pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Namun dalam hal tata kelola administrasi dan keuangan, kita dapat saling belajar agar kelembagaan semakin kuat dan semakin baik ke depannya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ismaili, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan negara yang tetap berpedoman pada regulasi. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran publik wajib dilaksanakan secara transparan, tepat guna, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai badan publik yang mengelola anggaran negara, seluruh penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga seluruh jajaran terhindar dari persoalan hukum," ungkap Ismaili.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ahmad Zairudin, mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran sekecil apa pun wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pengelolaan keuangan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab kepada negara. Karena itu kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh jajaran agar pelaksanaan anggaran berjalan tertib, akuntabel, dan terhindar dari berbagai permasalahan hukum," katanya.
Penulis : Wasil
Editor : Candra P