Perempuan di Garda Depan Pengawasan Pemilu,Ketua Bawaslu Bondowoso Hadiri Konsolidasi Nasional di Jakarta

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menghadiri kegiatan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil dalam rangka mewujudkan ekosistem pemilu yang inklusif, anti kekerasan, serta berbasis transformasi digital. Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, 21–23 Desember 2025, di Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Kehadiran Bawaslu Kabupaten Bondowoso menjadi wujud nyata komitmen kelembagaan dalam mendukung penguatan peran perempuan serta mempererat kolaborasi dengan masyarakat sipil guna menciptakan proses pemilu yang adil, aman, berintegritas, dan inklusif.

Konsolidasi ini menghadirkan perempuan pengawas pemilu dari berbagai daerah serta unsur masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, pencegahan kekerasan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia (manula).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat partisipasi serta peran aktif perempuan dalam pengawasan pemilu.

“Kegiatan ini sangat strategis dan bermakna, terlebih dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Ibu. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para perempuan pengawas dan masyarakat sipil yang hadir dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, bebas dari kekerasan, serta adaptif terhadap transformasi digital,” ujar Nani.

Lebih lanjut, Nani menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, perempuan memiliki perspektif dan sensitivitas sosial yang sangat dibutuhkan dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan berbasis gender dalam proses pemilu.

“Melalui konsolidasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Bawaslu, perempuan pengawas, dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu. Kita tidak hanya membangun Bawaslu yang lebih kuat, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi tonggak perubahan dalam penegakan demokrasi,” tegasnya.

Nani juga menambahkan bahwa perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam demokrasi elektoral, melainkan harus menjadi aktor utama.

“Perempuan tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama yang memastikan keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap proses pemilu, Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan komitmen bersama untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan bagi semua,” tambahnya.

Kegiatan konsolidasi ini turut menghadirkan sejumlah keynote speaker dan narasumber nasional (Srikandi Demokrasi) yang kompeten di bidang kepemiluan, demokrasi, dan inklusi sosial. Para pemateri menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak pemilih dari kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan pemilih lanjut usia (manula), yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses, fasilitas, dan layanan kepemiluan.

Dalam pemaparan para narasumber, ditegaskan bahwa penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu perlu memastikan tersedianya fasilitas ramah disabilitas, layanan yang mudah diakses oleh manula, serta pendekatan pengawasan yang humanis dan berperspektif inklusif. Selain itu, transformasi digital dalam pengawasan pemilu juga harus tetap mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan agar tidak menimbulkan kesenjangan akses informasi dan partisipasi.