Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Bondowoso Tekankan Akurasi Data dalam Rapat Pleno PDPB Triwulan III

foto

Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengikuti Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Bondowoso, Rabu, 30 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Sholikhul Huda, serta Kepala Subbagian Pengawasan, Edy Santoso.

Rapat pleno PDPB sangat penting dalam upaya memastikan data pemilih tetap terpelihara, akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Kabupaten Bondowoso turut memberikan perhatian terhadap proses pemutakhiran data agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu menghasilkan data pemilih yang berkualitas.

Nani, menegaskan bahwa proses PDPB tidak semata-mata berkaitan dengan angka yang tercantum dalam data pemilih. Menurutnya, setiap data yang dimutakhirkan memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

“PDPB ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan pemutakhiran data yang harus dilakukan secara komprehensif dan akurat. Karena di balik setiap data terdapat masyarakat yang memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih,” ujar Nani.

Nani menambahkan, akurasi data pemilih membutuhkan proses yang berkelanjutan serta dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, potensi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun warga yang seharusnya masuk dalam daftar pemilih dapat terus diminimalkan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sholikhul Huda, menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan validitas data kependudukan yang menjadi salah satu dasar dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Menurtnya, data yang diperoleh dari desa secara de facto dapat menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Namun, secara de jure, data tersebut masih memerlukan penyesuaian dengan administrasi kependudukan yang berlaku.

"Data dari desa secara de facto memang menunjukkan kondisi yang ada di lapangan. Namun secara de jure belum tentu sesuai dengan administrasi kependudukan. Karena itu, kami berharap adanya kolaborasi yang lebih kuat dengan Dispendukcapil untuk memastikan data tersebut benar-benar akurat dan sesuai secara administrasi,” jelas Huda.

Penulis : Wasil

Editor : Candra P