Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Bondowoso Koordinasi Kepegawaian Penting untuk Memastikan Pembentukan Sekretariat Kecamatan Sesuai Aturan

Humas

Bawaslu kabupaten Bondowoso Nani Agustina Memimpin langsung silaturahmi dan koordinasi ke Dinas BKDSDM Bondowoso, di dampingi Kordiv SDMO Moh Hasyim, bersama Kepala Sekretariatan Bawaslu Bondowoso Sri Utami, beserta staf Pemangku.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, menyampaikan bahwa koordinasi dengan BKDSDM Kabupaten Bondowoso dilakukan untuk memastikan persiapan pembentukan sekretariat Bawaslu di tingkat kecamatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.14/09/26

“Kami meminta support system terkait kepegawaian, termasuk batasan-batasan yang harus dipatuhi. Hal ini penting agar dalam proses pemenuhan kebutuhan personel nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku,” ujar Nani.

Menurutnya, koordinasi sejak awal diperlukan agar Bawaslu memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme kepegawaian, sekaligus dapat mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat dan sesuai regulasi.

Kepala BKDSDM Kabupaten Bondowoso Puspo menjelaskan kondisi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Menurutnya, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah juga mengalami keterbatasan, salah satunya disebabkan oleh banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen belum dapat dilakukan secara bebas.

Puspo menegaskan bahwa BKDSDM Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki. “Pada intinya, BKD akan membantu ketika memang bisa kami bantu,” ungkap Puspo.

Di tempat yang sama Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Moh. Hasyim, menjelaskan bahwa salah satu agenda yang dipersiapkan adalah pembentukan sekretariat Bawaslu di tingkat kecamatan.

“Untuk persiapan tahapan pembentukan sekretariat di tingkat kecamatan, rencananya akan direkrut dua orang untuk setiap kecamatan se-Kabupaten Bondowoso. Karena itu, kami perlu melakukan koordinasi dan memastikan mekanisme serta kebutuhan kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan,” jelas Moh. Hasyim.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sri Utami, turut menyampaikan pengalaman terkait perjalanan karier dan dinamika pengelolaan kepegawaian di lingkungan Bawaslu.

Utami juga menjelaskan mengenai proses perpindahan atau pengalihan status kepegawaian salah satu pegawai, Mas Latif, yang sebelumnya sempat terdapat perbedaan administrasi antara Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Untuk proses perpindahan atau pengalihan status Mas Latif, sebelumnya memang terdapat miss administrasi antara Bawaslu dan Pemkab. Namun, hal tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait,” terang Utami.