BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO MENGHADIRI SOSIALISASI PERATURAN KOMISI INFORMASI (PERKI) NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM
|
bondowoso.bawaslu.go.id (27/02/20), Komisi Informasi Provinsi (KIP) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Pemilu) Kamis (27/2/2020) Madiun.
Sosialisasi ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Se -Jawa Timur Div Penyelesaian Sengketa yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi publik untuk mengetahui hak-haknya sebagai pemilih. Hal tersebut di sampaiakan oleh Ketua KPI Jatim Aminudin sekaligus sebagai pemateri di acara tersebut, guna memberi pemahaman terhadap warga negara Indonesia bagaimana cara pelaporan yang tepat dan baik.
“kegiatan yang dilakukan upaya kita mensosialisasikan peraturan bagamana cara warga negara Indonesia khususnya pemilih bisa mengetahui hak-haknya untuk melakukan pemilihan dan partisipasi mereka semua dalam Pemilihan Kepala daerah pada pilkada Serentak di tahun 2020 ini "Ucap Aminuddin"
Foto Herma Komisioner KPI Jawa Timur Sedang Menjelaskan Materi
Dia menjelaskan masyarakat saat ini semakin cerdas, dimana tingkat keingintahuannya lebih banyak terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini khususnya Pemilu.
Herma selaku Komisioner KPI Jawa Timur mengatakan dari sejak Perki ini disahkan Februari 2019, pihaknya berupaya memaksimalkan sosialisasi ini terkait kasus menyangkut sengketa pemilu. “Saya yakin dalam Sosialisasi ini bisa di maksimalkan oleh Bawaslu Divisi sengketa yang hadir ini guna untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan ketika mendapatkan informasi dari warga di wilayah Kerja Bawaslu.” jelasnya.
Bashari Selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang juga hadir sebagai peserta Dalam acara Sosialisasi Perki No 1 2019 mengatakan meski di Bawaslu Bondowoso tidak ada kasus sengketa tidak muncul kemaren di MK Bashari tetap Optimis melakukan sosialisasi PERKI tersebut nantinya baik di internal Bawaslu maupun instansi terkait yang bisa di jadikan mitra Pengawas“ucapnya"
