Bawaslu Bondowoso Perkuat Pengawasan PDPB Melalui Koordinasi di Kecamatan Tenggarang
|
Bertempat di Pendopo Kecamatan Tenggarang, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan seremonial sekaligus koordinasi dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Kegiatan dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sholikhul Huda, bersama jajaran sekretariat serta pihak Kecamatan Tenggarang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara berkelanjutan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyampaiannya, Sholikhul Huda menjelaskan bahwa pelaksanaan PDPB merupakan implementasi dari Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta ketentuan Bawaslu terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Menurutnya, terdapat perkembangan penting dalam tata kelola data pemilih. Jika sebelumnya pemutakhiran data pemilih lebih banyak dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu, saat ini pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan.
"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan secara berkala. KPU melakukan pleno setiap tiga bulan untuk menetapkan perkembangan data pemilih,” jelas Huda.
Lebih lanjut, Huda menerangkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melalui berbagai metode, salah satunya uji petik terhadap data yang telah ditetapkan KPU.
Uji petik dilakukan untuk memastikan apakah data yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu fokus pengawasan adalah memastikan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti karena meninggal dunia atau pindah domisili, dapat segera diperbarui dalam daftar pemilih.
“Misalnya ada warga yang sudah meninggal dunia, maka data tersebut harus diperbarui dan dihapus dari daftar pemilih. Kami melakukan uji petik untuk memastikan data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Selain melakukan uji petik, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Data yang diperoleh dari lapangan kemudian menjadi bahan untuk disampaikan kepada KPU agar dilakukan perbaikan terhadap data pemilih.
Menurut Huda, sinkronisasi data kependudukan tidak hanya penting untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga berkaitan dengan berbagai program pelayanan pemerintah.
Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Bondowoso yang telah menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC), sehingga validitas data kependudukan menjadi sangat penting.
“Semangat kami sebagai penyelenggara Pemilu sebenarnya sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pembaruan data. Ketika ada penduduk yang meninggal dunia tetapi datanya tidak segera diperbarui, tentu akan menimbulkan residu data yang dapat berdampak pada berbagai kebutuhan administrasi pemerintah,” ungkapnya.
Penulis : Wasil
Editor : Candra P