Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bondowoso Hadiri Bedah Buku tentang Partisipasi dalam Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024

Humas
foto humas Bawaslu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menghadiri kegiatan bedah buku “Partisipasi dalam Perencanaan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024” yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso di Aula KPU Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso diwakili Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Moh Hasyim, bersama Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPS), Ahmad Zairudin. Kegiatan bedah buku menghadirkan Lilik Ernawati sebagai pemateri. Dalam pemaparannya, Lilik menjelaskan sejumlah teori yang menjadi kerangka analisis dalam buku, khususnya berkaitan dengan partisipasi politik, penataan daerah pemilihan (dapil), serta alokasi kursi DPRD. Menurut Lilik, partisipasi dalam proses penataan dapil tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat maupun para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan secara sadar dalam proses penyusunan dapil dan alokasi kursi. Ia menekankan bahwa bagi penyelenggara Pemilu, regulasi harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan dan pengambilan keputusan. Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajaran di bawahnya, lahir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan dan produk yang dihasilkan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku. “Penyelenggara Pemilu lahir dari regulasi. Karena itu, segala tingkah laku dan gerak-gerik penyelenggara harus dikembalikan kepada regulasi. Regulasi menjadi panduan utama bagaimana penyelenggara Pemilu bergerak dan menghasilkan produk-produk hukumnya,” jelas Lilik dalam pemaparannya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penataan dapil dan alokasi kursi memiliki sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Selain aspek regulasi, proses tersebut juga perlu memperhatikan prinsip kesetaraan, keterwakilan, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Moh Hasyim, menilai keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi hal penting dalam proses evaluasi maupun penataan daerah pemilihan. Menurutnya, masukan dari masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian untuk melihat apakah daerah pemilihan yang telah digunakan pada Pemilu sebelumnya masih relevan untuk diterapkan pada pemilu berikutnya. “Penataan dapil harus melibatkan berbagai pihak agar dapat memberikan masukan. Apakah dapil yang telah digunakan pada Pemilu 2024 masih layak digunakan atau perlu dilakukan evaluasi,” ujar Moh Hasyim. Ia menambahkan, evaluasi terhadap dapil perlu dilakukan secara periodik dengan melihat perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat. Kajian tersebut penting agar penataan dapil benar-benar menghasilkan sistem keterwakilan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. “Teman-teman perlu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Kabupaten Bondowoso. Ini menjadi catatan kritis bagaimana ke depan dapat memberikan perubahan yang terbaik kepada masyarakat,” tambahnya. Moh Hasyim menegaskan bahwa penataan dapil bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan peserta Pemilu maupun calon anggota legislatif. Lebih dari itu, masyarakat sipil merupakan pihak yang akan merasakan secara langsung dampak dari penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi tersebut. “Penataan dapil bukan hanya untuk para kandidat atau partai politik. Yang menikmati dan merasakan dampaknya adalah masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat harus bertanggung jawab dan mampu menyerap serta memberikan informasi yang konstruktif,” tegasnya. Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi HPS Bawaslu Bondowoso, Ahmad Zairudin, turut menambahkan bahwa partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan proses penataan dapil berjalan transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Ia menilai forum bedah buku tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara Pemilu, akademisi, masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan sistem keterwakilan.