Perkuat Modernisasi Pengawasan Pemilu, Divisi PP dan Datin Bawaslu Bondowoso Resmikan Program TRADISI 2026

Bawaslu Kabupaten Bondowoso terus memperkuat modernisasi sistem pengawasan pemilu dengan meluncurkan program strategis bertajuk “TRADISI BAWASLU” (Transformasi Digital Pengelolaan Data dan Informasi) tahun 2026.

Peluncuran program tersebut merupakan hasil rapat kerja internal Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (PP dan Datin) yang digelar di aula lantai ll Bawaslu pada Selasa (03/02/25) Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi PP dan Datin, Ismaili, bersama Kasubbag PP dan Datin, Reza Samsu, serta staf divisi pengampu.

Dalam forum tersebut, Divisi PP dan Datin merumuskan lima pilar utama yang menjadi fondasi penguatan tata kelola data sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, lima di antaranya,

1. One Gate System : Penguatan sistem satu data berbasis digital untuk membangun big data pengawasan yang terintegrasi, sehingga mendukung efektivitas penanganan pelanggaran.

2. Keamanan Siber : Penguatan sistem perlindungan informasi secara menyeluruh, meliputi pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, serta peningkatan kedisiplinan pengguna dalam menjaga kerahasiaan data.

3. Analitik Pengawasan : Pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung analisis data pengawasan serta publikasi informasi yang lebih akurat dan informatif.

4. Literasi dan Penguatan SDM Digital : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi pengawasan.

5. Transparansi PPID dan JDIH : Digitalisasi layanan informasi publik dan pengarsipan produk hukum secara elektronik guna memperluas kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Koordinator Divisi PP dan Datin Bawaslu Bondowoso, Ismaili, menyampaiakan bahwa "transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan kebutuhan strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu."ucapnya"

Program "TRADISI" dirancang sebagai langkah akselerasi transformasi digital yang terintegrasi. Program ini menjadi fondasi penguatan pengelolaan data pengawasan, penanganan pelanggaran, serta peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Ia juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam memperkuat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

“Kita harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga,” tegasnya"