Perkuat Integritas Lembaga, Bawaslu Bondowoso Ikuti Penguatan Akuntabilitas Keuangan di Bawaslu Jatim

Komitmen Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel kembali ditunjukkan melalui kehadirannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Implementasi Akuntabilitas Keuangan yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Puncak Permai, selama dua hari 23-24 Desember 2025.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, bersama Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv Hukum PS), Ahmad Zairudin, yang didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sri Utami.

Kehadiran jajaran pimpinan ini menjadi wujud keseriusan Bawaslu Bondowoso dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Nani Agustina menyampaikan pentingnya implementasi akuntabilitas keuangan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas lembaga pengawas pemilu.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi tidak hanya berdampak pada kinerja kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik.

“Akuntabilitas keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari profesionalitas lembaga, Dengan pengelolaan yang baik, Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan terpercaya,” tegas Nani Agustina.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Zairudin juga menyampaikan apresiasi atas langkah Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong penguatan implementasi akuntabilitas keuangan bagi Bawaslu kabupaten/kota, Ia menilai kegiatan ini sangat penting sebagai ruang konsolidasi, evaluasi, sekaligus peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang konsisten melakukan pembinaan, Rudi panggilan akrabnya juga menyampaikan Bawaslu kabupaten/kota, khususnya Bawaslu Bondowoso, semakin siap dan matang dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai prinsip good governance,” ujar Ahmad Zairudin.