Komisioner Bawaslu Bondowoso Hadiri Rapat Pimpinan Pertama di Surabaya, Bersama Kasek Baru

bawaslubondowoso, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengundang seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Rapat Pimpinan (Rapim) pertama di Surabaya pada, 9-11 September 2023.

Rapim yang digelar di Shangri La Hotel Surabaya ini dihadiri 5 komisioner Bawaslu Bondowoso. Yakni Ketua Bawaslu Bondowoso Nani Agustina, Kordiv P2H Sholikhul Huda, Kordiv PP Datin Ismaili, Kordiv Hukum dan PS Ahmad Zairudin, dan Kordiv SDMO Moh. Hasyim.

Selain itu turut diundang Kepala Kesekretariatan (Kasek) Bawaslu Bondowoso yang baru, Sri Utami dan staf Bawaslu Bondowoso Desi Nathalia.

Dalam agenda Rapim tersebut, peserta Rapim mendapatkan berbagai materi penting yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jatim. Selain itu ada materi khusus dari Kepala BIN Daerah Jatim dan Anggota DKPP RI.

Ketua Bawaslu Bondowoso Nani Agustina menyampaikan, Rapim itu merupakan agenda rapat pertama Komisioner Bawaslu Bondowoso Periode 2023-2028.

"Alhamdulillah terlaksana dengan sempurna, dan kami mendapatkan banyak materi penting untuk bekal kepemimpinan kami di Bondowoso," terang Nani Agustina.

Menurutnya, banyak hal yang langsung diaplikasikan di Bondowoso. Salah satunya adalah pengawasan terkait kerawanan Potensi Pelanggaran pada penyusunan DCS dan Penetapan DCT.

"Kami harus melakukan pengawasan terkait Daftar Calon Sementara dengan berbagai analisa. Saat ini tahapan sudah berjalan, kami harus tancap gas dalam hal pengawasan DCT ini," terang Ketua Bawaslu Bondowoso Nani Agustina.

Selain terkait pengawasan DCS sampai DCT, yang tak kalah penting adalah menciptakan harmonisasi kelembagaan pemilu.

Disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim Sapni Syahril disampaikan jika ada 4 hubungan kerja kelembagaan Pengawas Pemilu.

"Hubungan antar keanggotaan dan kesekretariatan, Antara Hubungan Personal Anggota Pengawas Pemilu, Hubungan Antara Personal Kesekretariatan, dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat," jelasnya.

Pola hubungan itu harus saling mendukung agar pengawasan pemilu bisa maksimal. Sehingga keadilan Pemilu bisa ditegakkan dengan maksimal.***