Bawaslu Bondowoso Tegaskan Komitmen Jaga Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pemilih PDPB
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pemilih dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).8/9/26
Komitmen ini diwujudkan melalui Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Perlindungan Data Pemilih PDPB yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina.
Informasi mengenai pelaksanaan dan tindak lanjut surat pernyataan tersebut disampaikan melalui grup WhatsApp (WAG) Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (PPM) Bawaslu se-Jawa Timur. Penyampaian informasi tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan penguatan komitmen jajaran Bawaslu dalam memastikan pengelolaan data pemilih dilakukan secara bertanggung jawab.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sholikhul Huda, memastikan bahwa surat pernyataan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui administrasi kedinasan dengan menaikkannya ke dalam Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Menurut Sholikhul Huda, perlindungan data pemilih merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya ketika jajaran pengawas berhadapan dengan data yang memuat informasi mengenai pemilih.
“Kami memastikan bahwa dokumen pernyataan kerahasiaan dan perlindungan data pemilih ini tidak hanya dibuat secara administratif, tetapi juga ditindaklanjuti melalui sistem persuratan dan kearsipan yang berlaku, termasuk melalui Aplikasi SRIKANDI,” ujar Huda.
Ia menambahkan, komitmen menjaga kerahasiaan data menjadi perhatian penting karena data pemilih merupakan informasi yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Setiap jajaran yang memiliki akses terhadap data tersebut harus memahami batas kewenangan, tujuan penggunaan, serta kewajiban untuk tidak menyebarluaskan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
“Kerahasiaan data pemilih harus menjadi tanggung jawab bersama. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penulis : Wasil
Editor : Candra P