Bawaslu Bondowoso Perkuat Koordinasi dengan KPU di Masa Non-Tahapan

Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan koordinasi ke kantor KPU Kabupaten Bondowoso pada Senin (19/1/2026). Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penguatan sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu ditengan non tahapan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso dipimpin langsung Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ahmad Zairudin, pada giat tersebut Turut mendampingi Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Reza Samsu bersama staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Koordinasi diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Sudaedi, beserta Anggota KPU Kabupaten Bondowoso Mohamad Makhsun, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Bondowoso.

Koordinasi ini bertujuan untuk menjangkau informasi terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso pada periode akhir tahun 2025.

Rudi panggilan akrabnya Menyampiakan" kita sebagai lembaga pengawas, mempunyai kepentingan untuk mengetahui setiap langkah kerja KPU guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."ucapnya"

"Kita hanya memastikan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik, serta menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan timeline yang telah ditetapkan."imbuhnya"

Di tempat yang sama Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menegaskan "Bawaslu menggali sejumlah informasi yang tidak seluruhnya terjangkau melalui sistem informasi, di antaranya data eksisting beberapa partai politik yang belum termutakhirkan dalam sistem, serta berita acara pelaksanaan verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bondowoso.t"egasnya"

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Kabupaten Bondowoso secara kooperatif memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan menjelaskan proses serta kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.