Bawaslu Bondowoso Perketat Pengawasan PDPB dan Penyusunan Dapil, Pastikan Hak Pilih Masyarakat Terlindungi
|
Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan melekat pada setiap tahapan Pemilu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, bersama Koordinator Divisi Pencegahan Sholikhul Huda, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Moh. Hasyim, serta Kasubag yang membidangi pengelolaan data, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bondowoso, Rabu (17/6/2026), di Aula KPU Kabupaten Bondowoso.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten Bondowoso selaku penyelenggara teknis, Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga pengawas, serta perwakilan pengurus partai politik tingkat kabupaten. Rakor ini menjadi forum strategis dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daerah pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap tahapan-tahapan kepemiluan. Mengingat data pemilih merupakan salah satu instrumen paling vital dalam penyelenggaraan Pemilu, akurasi dan validitas data menjadi perhatian utama agar hak konstitusional warga negara dapat terjamin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Nani Agustina, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
“Kami hadir untuk memastikan hak pilih masyarakat Bondowoso benar-benar terlindungi. Melalui koordinasi berkala ini, kami ingin memastikan bahwa pemilih baru, pemilih pemula, hingga pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti meninggal dunia atau menjadi anggota TNI/Polri, telah tercatat secara akurat dan sesuai prosedur,” tegas Nani.
Menurutnya, validitas data pemilih merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara cermat terhadap setiap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh penyelenggara teknis.
Selain membahas PDPB, perhatian serius juga diberikan terhadap agenda penyusunan daerah pemilihan (dapil). Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Sholikhul Huda, menekankan bahwa proses penataan dapil harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam regulasi kepemiluan.
“Penyusunan dapil harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan terhadap sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, serta kesinambungan dan kohesivitas sosial masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan agar representasi politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” ungkap Sholikhul Huda.
Rapat koordinasi berlangsung dinamis dengan adanya diskusi interaktif antara peserta rapat. Sejumlah perwakilan partai politik turut menyampaikan pandangan, masukan, dan tanggapan terhadap rancangan daerah pemilihan yang dipaparkan oleh KPU Kabupaten Bondowoso. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif.
Penulis : Wasil
Editor : Candra P