Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bondowoso Ikuti Rakor Bawaslu Jatim, Perkuat Perencanaan Program Pencegahan Tahun 2027

Foto

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2026 dan Sistematika Rencana Kerja Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Zoom Meeting, pada 10–11 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, staf, serta Kepala Subbagian terkait di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaporan dan perencanaan program pengawasan, khususnya dalam merumuskan kegiatan pencegahan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.

Dalam sambutannya, Eka Rahmawati menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Akhir Pengawasan (Lapkir) dan Rencana Kerja (Renja) tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administrasi. Lebih dari itu, perencanaan harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran dan akuntabilitas jajaran pengawasan.

Menurutnya, setiap program yang dirancang harus memiliki landasan analisis yang kuat, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, serta berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan.

“Program bukan sekadar menghadirkan anggaran, tetapi bagaimana menghadirkan solusi dan menyelesaikan akar persoalan. Karena itu, setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan didasarkan pada analisis yang tepat,”dalam arahannya.

Eka juga menegaskan bahwa pimpinan memiliki peran strategis sebagai perancang kebijakan dan penentu arah program. Sementara itu, jajaran sekretariat dan staf bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk teknis pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap program harus memiliki arah, tujuan, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Lebih lanjut, Eka mendorong seluruh jajaran untuk mempelajari pendekatan Logical Framework Approach (LFA) sebagai kerangka berpikir dalam menyusun perencanaan secara sistematis. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara identifikasi masalah, tujuan, kegiatan, hasil, hingga dampak yang diharapkan dapat dirumuskan secara lebih terstruktur dan terukur.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki manfaat bagi penerima manfaat (beneficiaries), khususnya masyarakat dan mitra pengawasan. Program pencegahan, termasuk pengembangan pengawasan partisipatif, harus memiliki keberlanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata."tegasnya"

Penulis : Wasil

Editor : Candra P