Bawaslu Bondowoso Bersama Jajaran Polres Ikuti Agenda FGD Divisi Humas Polri

BONDOWOSO - Bawaslu Bondowoso hadir dalam agenda Forum Group Discussion (FGD) yang diagendakan Divisi Humas Polri.

Bawaslu Bondowoso diwakili Kordiv P2H Sholikhul Huda, hadir di Ruang Vidcon Sarja Arya Racana Polres Bondowoso, pada Kamis, 5 September 2024.

FGD yang dipusatkan di Hotel Grand Mercure Kota Malang, diikuti melalui zoom dari Polres Bondowoso. Hadir Ketua Bawaslu Jatim A. Warits dan Komisioner Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Insan Qoriawan.

FGD tersebut bertajuk 'Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif di Provinsi Jawa Timur'.

Agenda dibuka oleh Brigjen Pol Penata Kehumasan Polri Utama TK II Divisi Humas Polri, I Komang Sandi Arsana SIK MH yang mewakili Kadiv Humas Polda Jatim.

Membuka agenda, Komang Sandi membacakan amanah dari Kadivhumas Polda Jatim bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, untuk itu diperlukan perhatian khusus di wilayah tersebut.

"Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memainkan peran krusial dalam proses demokrasi dengan keragaman budaya dengan dinamika politik lokal yang kompleks," ucapnya.

Tentunya proses demokrasi tersebut bakal dihadapkan berbagai masalah dan membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan proses Pilkada 2024 dapat berjalan dengan damai tertib dan lancar.

"Untuk memastikan kesuksesan Pilkada di Jawa Timur penting untuk seluruh pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan berbagai lembaga keamanan guna antisipasi dan menangani potensi konflik serta memastikan tahapan pilkada dapat berjalan dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Selain itu partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokrasi ini diperlukan agar sesuai prinsip-prinsip pemilu di Indonesia sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang meliputi prinsip keadilan dan transparansi.

Ia juga jelaskan bahwa, edukasi pemilih mengenai hak dan kewajiban pemilih juga harus ditingkatkan agar membuat keputusan berjalan dengan baik.

Artinya, lanjut Komang Sandi, dengan langkah-langkah ini diharapkan Pilkada di Jawa Timur dapat mencerminkan semangat demokrasi yang sejati mengangkat stratifikasi sosial dan mendukung kemajuan pembangunan di provinsi.

"Dalam hal ini Kepolisian memberi dukungan penuh dalam mensukseskan Pilkada sesuai keputusan Presiden diantaranya, menjaga netralitas, menjaga stabilitas dan menjaga demokrasi guna menjamin Pilkada yang aman jujur dan adil. Oleh karena itu Polri memiliki strategi yang komprehensif mulai persiapan hingga pasca pemilihan mendatang," jelasnya.